Forum Komunikasi Antar BKM (FKA-BKM) Tingkat Kota Sibolga Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar BKM (FKA-BKM) Tingkat Kecamatan Sibolga Selatan

Sibolga Senin, 11 Mei 2015

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah melalui Program PNPM Mandiri. Program ini merupakan program nasional yang bertujuan melakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, pendampingan, pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam kerangka itulah, pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan kapasitas masyarakat (public capacity) baik secara individu maupun kelompok.  Pemberdayaan Masyarakat (public empowerment) dapat  berkembang optimal melalui keterlibatan berbagai pihak terutama pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan program tersebut. Untuk itu, di setiap level pemerintahan, dan ditingkat RT/RW dibentuk dibentuk Tim pelaksana yang melibatkan berbagai komponen masyarakat.

Dalam sambutannya Ketua Forum Komunikasi Antar BKM (FKA-BKM)  Tingkat Kota Sibolga, Drs Karhan Tanjung mengatakan; Penanggulangan kemiskinan membutuhkan penanganan yang menyeluruh dalam skala perwilayahan yang memadai yang memungkinkan terjadinya keterpaduan antara pendekatan sektoral, perwilayahan dan partisipatif yang dalam hal ini dipilih kecamatan sebagai lokus program yang mampu mempertemukan perencanaan dari tingkat Pemerintah kota/kabupaten dan dari tingkat masyarakat. 

Beliau juga menyampaikan bahwa di tataran kecamatan inilah rencana pembangunan yang direncanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Pembangunan Daerah) bertemu dengan perencanaan dari masyarakat dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kecamatan sehingga dapat digalang perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan selaras waktu.

Dengan demikian PNPM MP akan menekankan pemanfaatan Musrenbang Kecamatan sebagai mekanisme harmonisasi kegiatan berbagai program yang ada sehingga peranan Forum BKM/LKM tingkat kecamatan menjadi sangat vital.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

a. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program.

b. Memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.

d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial dan  

    geografis.

e. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dankeberlanjutan

Untuk tingkat Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga; pembentukan Forum Komunikasi Antar (FKA) Badan Keswadayaan Mayarakat (BKM) dilakukan pada  Tanggal 11 Mei 2015 bertempat di Aula Kantor Camat Sibolga Selatan Kota Sibolga. Pertemuan ini difasilitasi oleh Fasilitator Kelurahan dan didukung Kordinator Kota (KORKOT). Hadir dalam acara pembentukan FKA-BKM tersebut, Camat Kota Sibolga, para Lurah se-Kecamatan Sibolga Selatan, para Fasilitator Kelurahan, Tokoh Masyarakat se Kecamatan Sibolga Selatan. Dalam sambutannya, Camat Sibolga Selatan, Sahat Simatupang, SE mengatakan, pembentukan Forum ini diharapkan dapat mengoptimalkan kordinasi dan kerjasama dalam meningkatkan mutu program PNPM Mandiri di Wilayah Kecamatan Sibolga Selatan agar memberi nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di wilayah ini. Lebih lanjut Sahat Simatupang, SE menyampaikan ;Peran pokok Camat adalah memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran

pelaksanaan PNPM MP di wilayah kerjanya, dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. Melakukan sosialisasi program PNPM MP kepada lurah dan perangkat kelurahan/ di wilayah kerjanya;

b. Memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan PNPM MP di wilayah 

    kerjanya;

c. Melakukan pemantauan pelaksanaan PNPM MP di wilayah kerjanya dan menerima serta memverifikasi 

    laporan para lurah/kades;

d. Mendorong dan mendukung tumbuhnya forum BKM/LKM tingkat kecamatan;

e. Memfasilitasi berlangsungnya integrasi antara rencana program masyarakat dan program daerah lainnya  

   dalam Musrenbang Kecamatan;

f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum BKM/LKM di tingkat kecamatan/kota, KSM, dan

   kelompok peduli lainnya untuk meningkatkan keberhasilan PNPM MP di wilayah kerjanya;

g. Berkoordinasi dengan PJOK dan Tim Fasilitator dalam penyelesaian persoalan, konflik dan penanganan  

    pengaduan mengenai pelaksanaan PNPM MP diwilayahnya. 

Selanjutnya Pemilihan Pengurus forum secara demokratis menetapkan Asrin sebagai Ketua, serta Ali Wardana Panggabean sebagai Sekretaris. Hasugian sebagai Bendahara serta Ketua-ketua Seksi Perekonomian, Sosial dan lingkungan hidup.  Faskel, Abdul Munir Bugis yang dalam arahan penutupan mengatakan FKA-BKM ini bersifat koordinatif, non partisan, pengambilan keputusan kolektif, dan non Profit. Sebagai forum rembug, forum ini mengkoordinir BKM-BKM yang ada di Kecamatan Sibolga Selatan dalam memperkuat kapasitas dan daya tawar masyarakat miskin demi terwujudnya upaya penanggulangan kemiskinan.Lebih lanjut dikatakan, untuk menjalankan tugas dan fungsinya maka forum ini merupakan dinamisastor pelaksanaan program ini ke depan yang lebih baik. Untuk itu patut menjadi perhatian anggota forum, membangun silaturahmi  antar BKM, sebagai wadah sharring pengalaman, membangun channeling dengan stakeholder dalam upaya penanggulangan kemiskinan. (award)