Forum Komunikasi Antar BKM (FKA-BKM) Tingkat Kota Sibolga Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar BKM (FKA-BKM) Tingkat Kecamatan Sibolga Selatan

Sibolga Senin, 11 Mei 2015

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah melalui Program PNPM Mandiri. Program ini merupakan program nasional yang bertujuan melakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, pendampingan, pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam kerangka itulah, pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan kapasitas masyarakat (public capacity) baik secara individu maupun kelompok.  Pemberdayaan Masyarakat (public empowerment) dapat  berkembang optimal melalui keterlibatan berbagai pihak terutama pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan program tersebut. Untuk itu, di setiap level pemerintahan, dan ditingkat RT/RW dibentuk dibentuk Tim pelaksana yang melibatkan berbagai komponen masyarakat.

Dalam sambutannya Ketua Forum Komunikasi Antar BKM (FKA-BKM)  Tingkat Kota Sibolga, Drs Karhan Tanjung mengatakan; Penanggulangan kemiskinan membutuhkan penanganan yang menyeluruh dalam skala perwilayahan yang memadai yang memungkinkan terjadinya keterpaduan antara pendekatan sektoral, perwilayahan dan partisipatif yang dalam hal ini dipilih kecamatan sebagai lokus program yang mampu mempertemukan perencanaan dari tingkat Pemerintah kota/kabupaten dan dari tingkat masyarakat. 

Beliau juga menyampaikan bahwa di tataran kecamatan inilah rencana pembangunan yang direncanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Pembangunan Daerah) bertemu dengan perencanaan dari masyarakat dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kecamatan sehingga dapat digalang perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan selaras waktu.

Dengan demikian PNPM MP akan menekankan pemanfaatan Musrenbang Kecamatan sebagai mekanisme harmonisasi kegiatan berbagai program yang ada sehingga peranan Forum BKM/LKM tingkat kecamatan menjadi sangat vital.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

a. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program.

b. Memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.

d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial dan  

    geografis.

e. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dankeberlanjutan

Untuk tingkat Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga; pembentukan Forum Komunikasi Antar (FKA) Badan Keswadayaan Mayarakat (BKM) dilakukan pada  Tanggal 11 Mei 2015 bertempat di Aula Kantor Camat Sibolga Selatan Kota Sibolga. Pertemuan ini difasilitasi oleh Fasilitator Kelurahan dan didukung Kordinator Kota (KORKOT). Hadir dalam acara pembentukan FKA-BKM tersebut, Camat Kota Sibolga, para Lurah se-Kecamatan Sibolga Selatan, para Fasilitator Kelurahan, Tokoh Masyarakat se Kecamatan Sibolga Selatan. Dalam sambutannya, Camat Sibolga Selatan, Sahat Simatupang, SE mengatakan, pembentukan Forum ini diharapkan dapat mengoptimalkan kordinasi dan kerjasama dalam meningkatkan mutu program PNPM Mandiri di Wilayah Kecamatan Sibolga Selatan agar memberi nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di wilayah ini. Lebih lanjut Sahat Simatupang, SE menyampaikan ;Peran pokok Camat adalah memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran

pelaksanaan PNPM MP di wilayah kerjanya, dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. Melakukan sosialisasi program PNPM MP kepada lurah dan perangkat kelurahan/ di wilayah kerjanya;

b. Memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan PNPM MP di wilayah 

    kerjanya;

c. Melakukan pemantauan pelaksanaan PNPM MP di wilayah kerjanya dan menerima serta memverifikasi 

    laporan para lurah/kades;

d. Mendorong dan mendukung tumbuhnya forum BKM/LKM tingkat kecamatan;

e. Memfasilitasi berlangsungnya integrasi antara rencana program masyarakat dan program daerah lainnya  

   dalam Musrenbang Kecamatan;

f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum BKM/LKM di tingkat kecamatan/kota, KSM, dan

   kelompok peduli lainnya untuk meningkatkan keberhasilan PNPM MP di wilayah kerjanya;

g. Berkoordinasi dengan PJOK dan Tim Fasilitator dalam penyelesaian persoalan, konflik dan penanganan  

    pengaduan mengenai pelaksanaan PNPM MP diwilayahnya. 

Selanjutnya Pemilihan Pengurus forum secara demokratis menetapkan Asrin sebagai Ketua, serta Ali Wardana Panggabean sebagai Sekretaris. Hasugian sebagai Bendahara serta Ketua-ketua Seksi Perekonomian, Sosial dan lingkungan hidup.  Faskel, Abdul Munir Bugis yang dalam arahan penutupan mengatakan FKA-BKM ini bersifat koordinatif, non partisan, pengambilan keputusan kolektif, dan non Profit. Sebagai forum rembug, forum ini mengkoordinir BKM-BKM yang ada di Kecamatan Sibolga Selatan dalam memperkuat kapasitas dan daya tawar masyarakat miskin demi terwujudnya upaya penanggulangan kemiskinan.Lebih lanjut dikatakan, untuk menjalankan tugas dan fungsinya maka forum ini merupakan dinamisastor pelaksanaan program ini ke depan yang lebih baik. Untuk itu patut menjadi perhatian anggota forum, membangun silaturahmi  antar BKM, sebagai wadah sharring pengalaman, membangun channeling dengan stakeholder dalam upaya penanggulangan kemiskinan. (award)

Menteri PUPR Resmikan Rusunawa Sibolga

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meresmikan rumah susun sewa (rusunawa) Sibolga, Rabu (25/3) di Sibolga, Sumatera Utara. Dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan kunci Rusunawa Sibolga yang bertepatan dengan Hari Jadi Sibolga ke-315.

Pembangunan Rusunawa Sibolga dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan Kota Sibolga sebagai salah satu pintu gerbang wilayah barat Sumatera Utara yanb berdampak pada tingginya kebutuhan akan hunian dan munculnya permukiman - permukiman padat yang tidak layak huni, terutama pada kawasan permukiman nelayan perkotaan yang saat ini sudah mencapai lebih dari 240 hektar.

"Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sibolga 2011-2013, penanganan permukiman kumuh dan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Kota Sibolga menjadi tanggung jawab pemerintah, yang salah satunya diwujudkan dengan pembangunan Rusunawa," kata Menteri PUPR.

Rusunawa tersebut nantinya akan menjadi aset Pemda, maka sangat diharapkan kerjasama dari Pemerintah Kota Sibolga untuk dapat memelihara dan mengelola aset Rusunawa ini dengan baik dan serta tepat sasaran. Pemerintah Kota Sibolga sebagai pemilik aset diharapkan dapat menjalankan fungsi property management dengan segera membentuk unit pengelola Rusunawa agar pengoperasian gedung dan mekanisme penyewaan unit hunian dapat berjalan dengan baik.

Bantuan pembangunan perumahan yang diberikan Pemerintah Pusat bersifat stimulan. Oleh karena itu, masih diperlukan dukungan anggatan dari Pemda serta partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkzn pembangunan perumahan yang menyeluruh.

Selama tahun 2010 - 2014, Pemerintah Pusat telah melaksanakan prmbangunan perumahan di Provinsi Sumatera dengan total anggaran mencapai Rp 728,02 Miliar. Anggaran tersebut terdiri Kementerian Perumahan Rakyat sebesar Rp 425,62 miliar dan dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 302,397 miliar. Alokasi total anggaran mencakup Rusunawa sebanyak 21,5 Twin Block (TB) oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan 20 TB oleh Kementerian PU.; Rumah Khusus sebanyak 142 unit; Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk pembangunan baru sebanyak 2.069 unit; Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk peningkatan kualitas sebanyak 25.412 unit.

Jumlah tersebut juga untuk Bantuan Stimulan PSU Rumah Tapak sebanyak 12.324 unit; KPR FLPP untuk 12.730 unit dan bantuan untuk Kota Sibolga sebanyak 3 TB Rusunawa yaitu 2 TB Rusunawa yang diresmikan ini dah 1 TB Rusunawa Mahasiswa pada tahun 2014.

Basuki menyampaikan ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Sibolga atas kerjasamanya dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan Rusunawa di Sibolga dan kesediannya dalam mendukung pencanangan Program Pemerintah Satu Juta Rumah Tahun 2015. Diharapkan dapat terus menjalankan dan meningkatkan peran, serta dukungan terhadap pembamgunan perumahan dan infrastruktur lainnya. (ind)